Pengertian
Demokrasi
Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh
rakyat, dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman yang paling sederhana tentang
demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang.
Demokrasi merupakan
bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat,
baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi
perwakilan). Istilah ini berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία – (dēmokratía)
"kekuasaan rakyat",yang dibentuk dari kata δῆμος (dêmos)
"rakyat" dan κράτος (Kratos) "kekuasaan", merujuk
pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di
negara kota Yunani Kuno, khususnya Athena, menyusul revolusi rakyat pada tahun
508 SM.
Berbicara mengenai
demokrasi adalah memburaskan (memperbincangkan) tentang kekuasaan, atau lebih
tepatnya pengelolaan kekuasaan secara beradab. Ia adalah
sistem manajemen kekuasaan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika serta
peradaban yang menghargai martabat manusia. Pelaku utama demokrasi adalah kita
semua, setiap orang yang selama ini selalu diatasnamakan namun tak pernah ikut
menentukan. Menjaga proses demokratisasi adalah memahami secara benar hak-hak
yang kita miliki, menjaga hak-hak itu agar siapapun menghormatinya, melawan
siapapun yang berusaha melanggar hak-hak itu. Demokrasi pada dasarnya adalah
aturan orang (people rule), dan di dalam sistem politik yang demokratis warga
mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur pemerintahan di
dunia publik. Sedang demokrasi adalah keputusan berdasarkan suara terbanyak. Di
Indonesia, pergerakan nasional juga mencita-citakan pembentukan negara
demokrasi yang berwatak anti-feodalisme dan anti-imperialisme, dengan tujuan
membentuk masyarakat sosialis. Bagi Gus Dur, landasan demokrasi adalah
keadilan, dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang, dan berarti juga
otonomi atau kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya,
sesuai dengan apa yang dia ingini. Jadi masalah keadilan menjadi penting, dalam
arti dia mempunyai hak untuk menentukan sendiri jalan hidupnya, tetapi harus
dihormati haknya dan harus diberi peluang dan kemudahan serta pertolongan untuk
mencapai itu.
Demokrasi Indonesia
Hakikat dasar demokrasi
itu berlaku universal. Artinya diseluruh dunia nilai-nilai tersebut pasti ada.
Tidak ada batasan baik antar negara, suku, agama dan ras. Hal inilah yang
seringkali menjadi alasan sehingga muncul perbedaan dalam menafsirkan arti
sesungguhnya dari demokrasi itu. Multi tafsir yang tidak ada ujung pangkalnya.
Berputar-putar tanpa ada kejelasan.
Bukankah hak kebebasan
mengeluarkan pendapat, beragama dan hidup adalah hak setiap individu. Jadi atas
dasar itulah dirumuskan hak asasi manusia yang oleh masing-masing negara
meletakkannya dalam konstitusi negara. Artinya nilai-nilai dasar tersebut
telah dijamin eksistensinya.
Adapun dalam
prakteknya masih banyak terjadi pelanggaran nilai-nilai tersebut yang juga
berarti demokrasi tidak bisa berkembang secara sempurna. Disinilah kerap
terjadi kebiasaan dalam berdemokrasi teruji. Apakah kita sanggup menjalankan
nilai-nilai tersebut tanpa harus terjadi gesekan dalam masyarakat.Memang
nila-nilai dasar tersebut tidaklah harus sama kadarnya dengan negara lain. Kebebasan
dalam perspektif barat tentu berbeda dengan kebebasan ala timur. kebebasan
tanpa batas tidak relevan dengan budaya timur yang kita anut. Batasan-batasan
inilah yang harus diberikan formula serta racikan yang pas sehingga sesuai
dengan selera ketimuran kita. Kalau saja nilai-nilai demokrasi ala barat
dipaksakan untuk kita “telan” tentu bisa berakibat adanya gelombang
ketidakpercayaan akan demokrasi itu sendiri.Selanjutnya, para elit-elit politik
yang mempunyai tugas meramu dan meracik nilai-nilai dasar demokrasi dituntut
untuk dapat memberikan hasil yang terbaik. Bukan malah sebaliknnya memaknai
demokrasi itu sendiri sesuai dengan selera dan kepentingan masing-masing.
Sebagai negara yang
sedang membangun menuju negara demokrasi terbesar didunia. Pengejewantahan
nilai-nilai demokrasi yang pas dengan nilai ketimuran kita adalah jalan keluar
yang paling tepat. Bukan jamanlah lagi kita menghamba dengan demokrasi ala
barat yang jelas-jelas tidak cocok. Dan bahkan kita bisa lihat, efek demokrasi
ala barat itu yang sekarang kita alami. Proses rekruitmen kepemimpinan nasional
maupun lokal justru menjadi ajang bagi-bagi kekuasaan, money politik dan
pelecehan terhadap aspirasi rakyat.Untuk itu marilah kita kembangkan sendiri
demokrasi ala nusantara yang memang sangat mudah diaplikasikan ditengah-tengah
masyarakat tanpa harus takut efek sampingnya. Toh hal itu tidak mempengaruhi
tumbuhnya demokrasi yang sehat di tanah air tercinta.
Demokrasi Barat
Menurut Ensiklopedi
Wikipedia, demokrasi bermakna : “Suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan
dipegang secara langsung maupun tidak langsung oleh rakyat melalui sistem
pemilihan (suara terbanyak).”
Di dalam prakteknya,
di negara-negara Barat, demokrasi dikendalikan oleh suatu kelompok yang kuat.
Yang saya maksud kelompok yang kuat di sini adalah orang-orang yang memiliki
uang yang paling banyak. Sudah tidak asing lagi bagi kita bahwa di
negara-negara Barat, orang-orang berduitlah yang menguasai sistem pemerintahan.
Jika anda ingin menjadi Presiden, Gubernur atau Walikota, misalnya, anda mesti
mempunyai uang yang banyak untuk membiayai kampanye pemilihan jabatan tersebut
atau paling tidak, anda mesti meminta dukungan dari orang-orang berduit agar
mereka memberikan dana bagi anda.
Namun jika orang-orang
berduit memberikan dukungan dana kepada anda, apakah dana yang cukup besar itu
diberikan secara cuma-cuma tanpa syarat? Tentu saja tidak. Jika seorang
pengusaha besar mendukung atau mendanai biaya kampanye salah seorang calon
presiden di negeri ini, maka tentu saja dukungan seperti itu bukan
cuma-cuma. Di Amerika Serikat, orang-orang Yahudi-lah yang menguasai
lobi-lobi pemerintahan AS, karena orang-orang Yahudi-lah yang paling kaya dan
paling banyak memiliki perusahaan-perusahaan raksasa. Tanpa mereka, ekonomi AS
lumpuh dan seorang presiden AS pun mesti mematuhi kehendak mereka, karena
ketika sang presiden sebelum menjadi presiden berkampanye, orang-orang berduit
inilah yang memberinya dana untuk berkampanye.
Di negara-negara
Barat, seperti di AS dan di Eropa, media massa juga dikuasai orang-orang
berduit. Hanya merekalah yang memiliki media-media massa raksasa, baik media
cetak maupun media elektronik. Tidak ada aturan moral yang mengatur mereka,
yang ada adalah siapa yang paling banyak duitnya dialah yang berkuasa.Atas nama
pertumbuhan ekonomi di negeri ini, Indonesia – yang sedang mengikuti demokrasi
ala Barat – juga mengundang investor-investor asing untuk menanamkan modalnya.
Mulailah banyak supermarket modal asing berdiri dimana-mana. Persetan dengan
modal asing, yang penting mereka mau menanamkan modalnya di negeri ini, mungkin
begitu yang terpikir di dalam otak pejabat negeri ini.
Dalam beberapa tahun
terakhir, supermarket-supermarket mulai melibas pasar-pasar tradisional.
Pemerintah-pemerintah daerah justru membantu membesarkan
supermarket-supermarket milik asing ini dengan cara menggusur pasar-pasar
tradisional. Dengan bengis, bak jaman penjajahan Belanda dulu,
jagoan-jagoan Pamong Praja mengusir tanpa belas-kasihan ibu-ibu yang berjualan
di dalam pasar tradisional. Memang di dalam demokrasi ala Barat, duitlah
yang berkuasa bukan lagi moral dan keadilan.Yang lebih mengerikan lagi, dengan
sistem ekonomi bebas (demokrasi) ala Barat ini pula, dijual-lah aset-aset
nasional kita dengan bebas tanpa kendali. Bukankah pasar bebas adalah bagian
dari sistem demokrasi ala Barat?
Maka terjuallah :
produk kecap, saus, sirup ABC ke investor HJ Heinz (AS), Teh Sari
Wangi,kecap Bango, makanan ringan Taro ke
Unilever (Inggris), minuman mineral Aqua ke Danone (Perancis),
biskuit Helios ke Campbel (AS), minuman mineral ADES ke
Coca-Cola (AS), susu dan makanan bayi SGM ke Numico (Belanda),
dan rokok Dji Sam Soe dan A Mild ke Philip
Moris (AS). Ini hanya perusahan agro-industri, belum lagi perusahaan nasional
lainnya.
Mungkin tak lama lagi
setelah makin berkuasanya orang-orang asing mencekram di negeri ini,
pulau-pulau indah di negeri ini pun akan dijual kepada mereka. Ini bukan hal
yang mustahil! Karena demokrasi ala Barat – yang sekarang makin kuat bercokol
di negeri ini – mempunyai prinsip “uang adalah segalanya”.
Penjualan-penjualan
aset nasional yang sudah sedemikian banyak itu tidak lepas dari peran
pengkhianat-pengkhianat bangsa, yang memang tidak memiliki nasionalisme
lagi.
RATING ADALAH
VOTING
Demi meniru demokrasi
ala Barat, tv-tv swasta menayangkan sinetron-sinetron kacangan yang tak hanya
tidak bermutu, tetapi juga merusak moral generasi muda. Masyarakat kita – yang
tentu saja paling banyak adalah awam – justru gandrung dengan tontonan murahan
yang disajikan oleh produser-produser rakus yang semata-mata ingin meraup
keuntungan sebesar-besarnya. Karena tontonan yang bagus adalah tontonan yang
ratingnya tinggi, atau dengan kata lain tontonan yang paling banyak diminati
masyarakat awam. Begitulah hukum demokrasi.
Berdasarkan sistem
demokrasi, tontonan seperti ini tidak boleh dihentikan, karena sebagian besar
rakyat suka menonton tayangan seperti ini, dan suara terbanyak mesti menjadi
pilihan. Bukankah begitu?Di negara mana pun,
orang yang pandai atau pintar itu jumlahnya jauh lebih sedikit daripada
orang-orang awam? Nah, di negara-negara demokrasi ala Barat – mungkin termasuk
di Indonesia – orang-orang berduitlah yang berkuasa, dan merekalah yang kuat,
yang mampu menguasai rakyat yang awam – mempengaruhi mereka dengan media massa:
tv, koran, radio, dan internet. Tentu saja dikemas dengan kemasan yang menarik.
Bukankah orang banyak lebih tertarik dengan kemasan ketimbang isi?
Semua produk dikemas
dengan kemasan yang menarik – termasuk handphone-handphone produk negara Cina –
sehingga membuat masyarakat awam tertipu.Kebebasan yang tidak
dikontrol oleh orang-orang yang bermoral tinggi, akan menciptakan kehancuran
masyarakat suatu bangsa secara perlahan-lahan.AS memuji India
sebagai negara yang paling demokratis di Asia. Tetapi tahukah anda, di India :
korupsi sedemikian parah sehingga kemiskinan mengakibatkan merebaknya pelacuran
anak-anak di bawah umur (Indonesia juga sudah mulai merambah, khan mau kayak India),
tingkat kriminalitas juga sangat tinggi, jurang antara si kaya dan si miskin
semakin lebar, dan masih banyak hal-hal mengerikan lainnya.
Demokrasi barat
tidak bias di terapkan di Indonesia
Partai Golkar menilai
demokrasi ala barat (Eropa/Amerika Serikat) tidak bisa diterapkan begitu saja
di Indonesia, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi, situasi dalam masyarakat
dan budaya Indonesia.
"Demokrasi barat
(Eropa/Amerika Serikat) tidak boleh diterapkan begitu saja di Indonesia, tetapi
harus disesuaikan dengan kondisi riil dan kultur Indonesia," kata Ketua
DPP Partai Golkar Rully Chairul Azwar menyampaikan apa yang diungkapkan Wapres
Jusuf Kalla saat melakukan pertemuan dengan rombongan Netherland Institute
Multiparty for Democracy (NIMD) di Jakarta, Senin (18/06).
Lebih lanjut
dijelaskan, apabila Indonesia meniru mentah-mentah demokrasi barat, maka
dikhawatirkan demokrasi tersebut justru tidak membantu menciptakan keadilan dan
kesejahteraan di Indonesia.Sebab, tambah Rully,
demokrasi bukanlah tujuan akhir sebuah bangsa melainkan hanya sarana, namun
sistem demokrasi memang harus ditegakkan di Indonesia.Hal tersebut, tambah
Rully diungkapkan Wakil Presiden (Wapres) yang juga Ketua Umum Partai Golkar
Muhammad Jusuf Kalla saat menerima Pimpinan Netherland Institute Multiparty for
Democracy (NIMD) DR. Ben Bot.
Dalam pertemuan
tersebut, juga turut hadir Ketua Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID)
Ignas Kleden dan Wakil Ketua KID Daniel Sparinga, Sekjen Partai Golkar Budi
Harsono, Ketua DPP Syamsul Marif, dan Wakil Sekjen Partai Golkar Rully Chairul
Azwar, dan Ketua Bidang Kesra Firman Subagyo.
NIMD terdiri atas
tujuh partai politik yang ada di Belanda dan hingga saat ini telah menjalin
kerjasama dengan parpol-parpol di 17 negara lainnya termasuk salah satunya
parpol-parpol di Indonesia.
Rully menjelaskan,
Wapres Jusuf Kalla menegaskan bahwa demokrasi Indonesia sudah sangat maju,
bahkan lebih maju dari negara-negara barat seperti Belanda.
Namun demikian,
tiang-tiang demokrasi itu harus diperkokoh sehingga demokrasi semakin membawa
kesejahteraan kepada masyarakat.
Salah satu caranya
dengan saling belajar dari negara lain.
Kerja sama dengan
partai-partai besar di Indonesia dan Belanda akan semakin memperkokoh
pilar-pilar demokrasi. Diharapkan pula kerjasama ini akan mengembalikan tingkat
kepercayaan masyarakat kepada partai politik di Indonesia.
Sementara Ben Bot,
yang juga mantan Menlu Belanda, mengatakan kehadiran organisasinya ke
Indonesia
sama sekali bukan
untuk memperkuat kelemahan sistem kepartaian di Indonesia, karena kuat lemahnya
sistem kepartaian Indonesia adalah tanggung jawab partai politik Indonesia
sendiri.
Kehadiran mereka hanya
untuk bertukar pengalaman, bertukar pengetahuan bagaimana nilai-nilai demokrasi
diterjemahkan ke dalam berbagai bentuk program pemerintah untuk kesejahteraan
rakyat.
Sasaran lebih jauhnya
adalah bagaimana masyarakat terlibat dalam seluruh proses menciptakan
nilai-nilai demokrasi dan merasa memilikinya sehingga masyarakatnya menjadi
terbuka.
Ben Bot mengakui
sependapat dengan pernyataan Wapres yang mengatakan demokrasi bukanlah tujuan
melainkan sarana untuk mencapai tujuan sebuah bangsa yaitu menciptakan keadilan
dan kesejahteraan rakyat.
Dialog Parpol
Sementara Ignas Kleden
menjelaskan, kerja sama tujuh partai besar Belanda dengan tujuh partai besar
Indonesia bisa membuka blok di antara partai di Indonesia sendiri dan juga
dengan partai-partai di dunia.
"Di Indonesia
sendiri forum partai-partai itu disebut Komunitas Dialog Parpol Indonesia dan
diharapkan bisa membawa harapan baru dalam mensejahterakan rakyat. Sebab dalam
forum itu, partai-partai anggotanya tidak lagi berbicara masalah internal
partai masing-masing tetapi berbicara masalah yang lebih tinggi yakni persoalan
rakyat yang juga menjadi persoalan bangsa," kata Ignas Kleden.
Ketujuh parpol di
Indonesia yang menjalin kerjasama dengan NIMD adalah Partai Golkar, Partar Demokrat,
Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan
Bangsa, Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Ignas menambahkan,
untuk memperkuat demokrasi di Indonesia lembaga yang dipimpinnya yakni Komunitas
Indonesia untuk Demokrasi (KID) yang merupakan mitra Netherland
Institute Multiparty for Democracy mendirikan sekolah demokrasi di
lima provinsi di Indonesia yakni di Sumatera Selatan (terletak Kabupaten
Banyuasin), Banten (di kabupaten Tangerang), Jawa Timur (di kabupaten Malang),
Sulawesi Selatan (Jeneponto), dan Nusa Tenggara Timur (Kabupaten Lembata).(*/lpk)
Sumber
Wikipedia.2011.Demokrasi.
http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi
Artikel
Pendek.2008.Demokrasi Ala Indonesia. http://qflee.wordpress.com/2008/04/13/demokrasi-ala-indonesia/
Somewhere over the
rainbow.2009.Demokrasi ala barat, apa itu?.
http://qitori.wordpress.com/2009/02/17/demokrasi-ala-barat-apa-itu/
Kapanlagi.com.2007.Demokrasi
Barat tak bias diterapkan diIndonesia.
http://www.kapanlagi.com/h/old/0000177112.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar